Public Hearing Standar Pelayanan Publik,BSIP Penerapan Jaring Kebutuhan Stakeholder Pengguna Layanan
Bogor – BSIP Penerapan menggelar rapat dengar pendapat umum (public hearing) terkait pelayanan publik (01/09/2023). Public hearing dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, perguruan tinggi, sekolah (TK, SD, SMP, SMA), penyuluh, petani, dan stakeholder lainnya. Narasumber yang dihadirkan yaitu Ombudsman, Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).
Rapat dipimpin oleh Kepala BSIP Penerapan, Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc., didampingi Koordinator KSPHP BSIP Penerapan, Rima Purnamayani, S.P., M.Si. “Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Kami ingin menangkap kepentingan pengguna layanan dan mendapatkan masukan untuk pengambilan kebijakan terkait kinerja pelayanan BSIP Penerapan"', ucap Syamsuddin.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Noer Adhe Purnama, SH, MH mengapresiasi tinggi atas inisiasi BSIP Penerapan yang telah menyelenggarakan kegiatan public hearing standar pelayanan publik. “Kami melakukan evaluasi kepatuhan SPP yang dilakukan setiap tahun di berbagai instansi pemerintahan, ternyata masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang tidak paham jenis maladministrasi sebagai batasan pelayanan. Contohnya penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang. Kalau tidak paham, bagaimana melakukan good governance", jelas Kartika Purwaningtyas S.Sos., M.Sos selaku Asisten Pencegahan Maladministrasi.
Pada kesempatan yang sama, beberapa pengguna layanan juga diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan saran. Sebagian besar menyatakan kepuasannya terhadap layanan yang diterima. Minat stakeholder akan benih dan bibit masih menjadi prioritas utama selain praktek budidaya sayuran hidroponik. Selain itu, mayoritas pihak sekolah juga meminta kesediaan BSIP Penerapan untuk menjadi narasumber dalam mengedukasi siswa-siswi langsung di sekolah masing-masing. Tim Ombudsman juga berkesempatan mengunjungi ruangan pelayanan dan langsung memberikan saran untuk perbaikan pelayanan BSIP Penerapan. (EPA/PNS)